Sering Kecelakaan, DPRD DKI Desak Transjakarta Evaluasi Sopir per 6 Bulan

KOSADATA — Komisi B DPRD DKI Jakarta meminta PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) memperketat pengawasan terhadap pengemudi bus. Evaluasi sertifikat dan kelayakan pengemudi diusulkan dilakukan setiap enam bulan sekali, bukan tiga tahun sebagaimana aturan yang berlaku saat ini.

Dorongan itu muncul setelah tiga kecelakaan melibatkan armada Transjakarta sepanjang September 2025. Insiden tersebut menimbulkan korban luka dan menambah sorotan publik atas aspek keselamatan layanan transportasi massal terbesar di Jakarta.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nova Harivan Paloh, menilai evaluasi berkala lebih penting dibanding sekadar memenuhi syarat administratif. “Ke depannya memungkinkan untuk per enam bulan, atau per setahun. Jadi tidak tiga tahun,” ujar Nova dilansir dari laman resmi DPRD DKI, Rabu, 24 September 2025.

Nova menjelaskan, pemeriksaan berkala dapat memastikan kondisi fisik, mental, hingga kompetensi pengemudi tetap terjaga. “Harus ada evaluasi berkala. Pengecekan tentang bagaimana kelayakan mereka mengemudi. Bagaimana aspek kesehatan,” katanya.

Selain uji keterampilan, ia juga mendorong adanya tes psikologi serta fasilitas istirahat memadai di beberapa wilayah. “Harus ditensi, faktor kelelahannya seperti apa. Per empat jam mereka bisa istirahat ada ruang-ruang istirahat untuk istirahat mungkin di beberapa wilayah harus ada tempatnya,” kata Nova menambahkan.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, memastikan setiap pengemudi Transjakarta wajib memiliki sertifikasi angkutan umum. Sertifikat itu bisa diperoleh dari Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) Bekasi maupun Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ) Tegal. “Sertifikasi ini berlaku tiga tahun dan setiap tiga tahun diperpanjang di BNSP,” tutur Syafrin.

Direktur Utama Transjakarta, Welfizon Yuza, mengklaim seluruh armada yang beroperasi masih dalam kondisi layak jalan. Ia menegaskan, penyebab