Restorasi Hutan dan Bekas Tambang Jadi PR Berat Indonesia

KOSADATA – Tren deforestasi di Indonesia menunjukkan penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Namun pekerjaan rumah lebih besar menanti: restorasi hutan rusak dan lahan bekas tambang.

Laporan Kementerian Kehutanan RI mencatat, pada 2024 luas kawasan berhutan mencapai 95,5 juta hektare atau 51,1 persen dari total daratan.

Adapun angka deforestasi netto tahun itu sebesar 175,4 ribu hektare. Mayoritas deforestasi bruto terjadi di hutan sekunder, seluas 200,6 ribu hektare atau 92,8 persen. Dari jumlah itu, 69,3 persen berada di dalam kawasan hutan.

Guru Besar Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Widiyatno, menekankan bahwa pengelolaan hutan berkelanjutan tak bisa dilepaskan dari teknologi, kepentingan ekonomi, dan kebutuhan pembangunan.

“Tingkat kerusakan dan kondisi tutupan lahan menjadi penentu utama strategi restorasi,” ujarnya dilansir laman resmi UGM, Minggu, 28 September 2025.

Menurut dia, semakin parah degradasi hutan, semakin rendah pula keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem yang tersedia. Dampaknya, biaya dan waktu pemulihan kian membengkak. Ia mencontohkan metode enrichment planting dengan spesies asli mampu meningkatkan serapan karbon hingga 140 ton per hektare pada tegakan berumur 25 tahun.

Isu reklamasi tambang juga jadi sorotan. Staf pengajar Fakultas Kehutanan UGM, Handojo Hadi Nurjanto, menilai keberhasilan restorasi bekas tambang bergantung pada penyiapan tapak. Ada enam langkah kunci: penyiapan dan penataan lahan, pengendalian erosi, pengolahan lapisan tanah, revegetasi, dan pengamanan. “Pendekatan yang berbeda akan menghasilkan vegetasi yang berbeda,” kata dia.

Dari sisi korporasi, Dennis Wara dari PT Ekosistem Khatulistiwa Lestari menyebut tantangan terbesar di lapangan adalah degradasi lahan, konservasi biodiversitas, hingga kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Andri Ardiansyah dari PT Vale Indonesia Tbk. menambahkan, reklamasi