Kebijakan Bahlil Paksa Swasta Bergantung ke Pertamina Dinilai Perburuk Iklim Usaha

KOSADATA — Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta dipersoalkan kalangan akademisi. Pengamat energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, menilai kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berpotensi memaksa swasta bergantung pada Pertamina.

Kuota impor BBM untuk SPBU swasta tahun 2025 semula ditetapkan 110 persen lebih besar dibanding tahun lalu. Namun, kuota itu habis sebelum tahun berjalan tuntas. Pemerintah kemudian membuka opsi kolaborasi impor dengan Pertamina. Tawaran Kementerian ESDM agar swasta membeli stok Pertamina pun tidak berjalan karena BBM yang tersedia hanya dalam bentuk base fuel—bahan bakar mentah tanpa aditif.

“Dengan mengubah aturan impor dari periode setahun menjadi enam bulan, Menteri ESDM secara by design menciptakan kelangkaan di SPBU swasta. Setelah krisis muncul, Bahlil memaksa SPBU swasta membeli BBM dari Pertamina," ujar Fahmy dilansir dari laman resmi UGM, Rabu, 24 September 2025.

Menurut Fahmy, langkah itu menguatkan dominasi Pertamina sekaligus terkait kesepakatan dagang dengan Amerika Serikat yang memangkas tarif ekspor Indonesia dari 32 persen menjadi 19 persen. Ia menilai biaya operasional SPBU swasta otomatis melonjak karena harga BBM Pertamina lebih mahal.

“Jika ini terus berlanjut, SPBU swasta bisa bangkrut atau hengkang dari Indonesia. Dampaknya adalah pemutusan hubungan kerja (PHK) dan iklim investasi memburuk,” ujar Fahmy.

Ia menambahkan, kondisi tersebut berpotensi mengganjal ambisi Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan pertumbuhan ekonomi 8 persen. “Dengan iklim usaha yang tertekan, target itu mustahil tercapai,” ucapnya.***

Update terus berita terkini KOSADATA di Google News.