Jelang HUT Ke-80, Pengamat Cium Politik Militer Semakin Menguat

KOSADATA — Koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan mengendus adanya upaya pemerintah untuk menguatkan politik militer menjelang HUT TNI Ke-80 pada tanggal 5 Oktober nanti.

Hal tersebut diungkapkan oleh anggota koalisi Bhatara Ibnu Reza yang juga menjabat Direktur Eksekutif De Jure. Ia menilai, penetrasi militer ke ranah politik sudah mulai dilakukan setelah Prabowo Subianto menjadi presiden dan semakin menguat pasca disahkannya RUU TNI menjadi UU TNI.

"Sejak disahkannya RUU TNI menjadi UU TNI pada 2025 dan sebelumnya memang dari Oktober tahun lalu di mana presiden baru telah terpilih. Kita lihat perlahan-lahan penguatan politik militer itu menjadi sebuah keniscayaan," kata Bhatara dalam keterang resminya dikutip dari kanal YouTube Imparsial pada Sabtu, 4 Oktober 2025.

Bhatara menjelaskan, gelagat tersebut sudah dapat terlihat dari banyaknya pos-pos jabatan sipil di kementerian dan kelembagaan yang ditempati oleh orang-orang dari militer.

"Penetrasi militer juga terlihat bagaimana sejumlah kementerian/lembaga, khususnya dalam penegakan hukum masuk dalam upayanya melakukan penjagaan sebagai mitra TNI," ucapnya. 

"Misalnya bagaimana kemudian di kantor-kantor kejaksaan mulai dari Kejari hingga Kejagung, aparat militer ditempatkan dengan persenjataan lengkap, alat tempur yang bergerak," imbuhnya.

Bhatara juga menyoroti usaha pemerintah untuk menambah wewenang militer dalam menegakkan hukum. Hal tersebut terlihat dalam dalam RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS).

"Terlihat juga dalam sejumlah RUU saat ini, bagaimana RUU KKS mereka ingin menjadi penyidik untuk kejahatan siber yang sebenarnya nggak ada hubungannya (tugas keamanan)," pungak Bhatara.***

Update terus berita terkini KOSADATA di Google News.