Iuran Rp 16,82 Triliun Jadi Syarat Masuk Dewan Perdamaian, Menhan: Kita Sesuaikan dengan Kemampuan

KOSADATA — Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menanggapi ihwal kepastian iuran yang harus dibayarkan oleh Indonesia untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian (Board of Peace) untuk Gaza.

Sjafrie menyampaikan bahwa pemerintah masih menunggu kabar dari Menteri Luar Negeri (Menlu)  Sugiono terkait hal tersebut, dan memastkan bahwa kontribusi yang akan diberikan oleh Indonesia akan disesuaikan dengan kemampuan.

“Yang pasti pelibatan-pelibatan ini adalah self funded, di mana kita mengutamakan kemampuan yang ada,” kata Sjafrie saat ditemui setelah rapat kerja bersama DPR pada Senin, 26 Januari 2026 di Senayan, Jakarta.

Namun, Sjafrie memastikan bahwa bahwa TNI akan mengirim pasukan khusus untuk ikut operasi perdamaian Gaza.

“Saya kira Panglima (TNI) sudah mempersiapkan satu brigade dan kita akan kirim per-batalyon,” ujarnya.

Indonesia resmi menjadi anggota Dewan Perdamaian, setelah Presiden Prabowo Subianto menandatangani piagam BoP di Davos, Swiss pada Kamis, 22 Januari 2026.

Dewan Perdamaian merupakan badan internasional yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan tujuan untuk mengawasi administrasi, stabilisasi, dan rekonstruksi Gaza pada masa transisi pascakonflik.

Sebagai infrmasi, Kementerian Luar Negeri sendiri menyatakan bahwa Indonesia tidak perlu membayar iuran keanggotaan BoP.

“Pada dasarnya kontribusi anggaran tersebut bersifat sukarela, dan tanpa iuran pun tetap bisa menjadi anggota Dewan Perdamaian,” kata Juru Bicara Kemlu Vahd Nabyl A. Mulachela seperti dikutip dari Antara pada Minggu, 25 Januari 2026.***

Update terus berita terkini Kosadata di Google News.