Menurutnya, penggratisan sekolah di Jakarta ini sedang dikaji di seluruh jenjang pendidikan, baik SD, SMP, maupun SMA/SMK. Dengan demikian, ucapnya, daya tampung sekolah bagi warga Jakarta tercukupi dengan baik.
Pendidikan gratis akan memberikan kepastian agar anak-anak di Jakarta lebih memiliki kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan setidaknya hingga jenjang SMA atau sederajat.
Bahkan, ungkapnya, Komisi E DPRD DKI Jakarta bersama Dinas Pendidikan akan segera menandatangani perjanjian atau Memorandum of Understanding (MoU) pelaksanaan sekolah gratis pada 20 Agustus 2024.
Untuk menyukseskan sekolah swasta gratis ini, politisi Partai Demokrat itu mengungkapkan sejumlah rekomendasi, seperti mendorong Pemprov DKI menganggarkan kebijakan ini pada AOBD 2025, kemudian mendorong Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta agar segera membahas revisi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Sistem Pendidikan sebagai dasar hukum pelaksanaan sekolah swasta gratis di tahun 2025.
Aziz yang juga Sekretaris DPW PKS DKI Jakarta ini menambahkan, MoU Disdik dan DPRD ini menjadi dimulainya sekolah swasta gratis untuk warga Jakarta, selanjutnya DPRD akan merevisi perda lama yaitu Perda nomor 8 /2006 tentang Sistem Pendidikan agar MoU ini bisa disahkan.
Salah satunya, kata Ali, Partai Demokrat akan memperjuangkan sekolah swasta gratis yang harus diimplementasikan tahun 2025 mendatang.
Bun Joi mengingatkan agar bantuan pendidikan KJP Plus itu harus dipertahankan sebagai penunjang lainnya peningkatan kualitas pendidikan anak-anak Jakarta.
Wakil Ketua DPRD DKl Jakarta, Ima Mahdiah membocorkan anggaran untuk sekolah swasta gratis telah dialokasikan hingga Rp1,7 triliun oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Program sekolah gratis di Jakarta ini akan diimplementasikan dari tingkat SD hingga SMA mulai Juli 2025.
Penjabat Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi, menyampaikan jawaban atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025.