Ubah Citra Kota Santet jadi Kota Internet, DPR Apresiasi Strategi Banyuwangi
Selama sepuluh tahun terakhir ini, kata Hetifah, Kabupaten Banyuwangi menurutnya menunjukkan upaya yang serius untuk mengembangkan pariwisata
Dede Yusuf Anggap PPDB Gagal, Pengamat Pendidikan: Sistem Tidak Berkeadilan
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf mengatakan, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi yang dijalankan Kemendikbudristek telah gagal.
PDI Perjuangan Dorong Daerah Lain Terapkan Sekolah Swasta Gratis seperti Jakarta
Program sekolah gratis di Jakarta ini akan diimplementasikan dari tingkat SD hingga SMA mulai Juli 2025.
Legislator Soroti Polemik Tertundanya Tunjangan Kinerja Kemdiktisaintek
Komisi X DPR RI telah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp10 triliun bersama dengan Kementerian Pendidikan, Riset, dan Inovasi Teknologi kepada Kementerian Keuangan. Namun, dari total pengajuan tersebut, pemerintah hanya menyetujui Rp2,5 triliun
Tak Boleh Ada Lagi Anak Miskin Tersisih dari Sekolah
Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB Lalu Hadrian Irfani, menyambut baik Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang mewajibkan pemerintah pusat dan daerah menjamin penyelenggaraan pendidikan dasar tanpa memungut biaya, baik di sekolah negeri maupun swasta.
Posisi Menpora Masih Kosong, Komisi X Minta Prabowo Segara Tunjuk Menteri Baru
Ketua Komisi X DPR RI Hetifa Sjaifudian meminta Presiden Prabowo Subianto untuk segera melantik Menpora baru.
Lindungi Peserta Didik, Komisi X Masukkan Perlindungan dari Perundungan ke RUU Sisdiknas
Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menegaskan bahwa upaya pencegahan dan penanganan perundungan terhadap anak memerlukan sinergi lintas sektor.
My Esti Dorong Indonesia Contoh Korsel, Riwayat Pelaku Bullying Jadi Pertimbangan Masuk Perguruan Tinggi
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, My Esti Wijayati mendorong adanya penguatan regulasi anti-bullying di dunia pendidikan untuk menekan tingginya kasus perundungan yang terus terjadi.
Sensus Ekonomi 2026: Validitas Data Jadi Kunci Kebijakan Tepat Sasaran
DPR RI menegaskan Sensus Ekonomi 2026 harus menghasilkan data BPS yang akurat dan transparan. Validitas data dinilai krusial agar kebijakan pemerintah tidak salah sasaran dan benar-benar berpihak pada masyarakat.