anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Desie Christhyana Sari dalam menanggapi adanya keluhan warga tentang perilaku supir Transjakarta.
JakLingko merupakan sistem transportasi publik terintegrasi baik rute, manajemen maupun pembayarannya yang diwariskan Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, Anies Baswedan.
JakLingko mengintegrasikan berbagai moda transportasi publik sekaligus, termasuk Jaklingko.
Menurutnya, tidak ada yang mengubah istilah itu karena kedua istilah itu dua hal yang berbeda.
Inisiatif transformasi digital Bank DKI selain bertujuan untuk memperluas akses keuangan dan meningkatkan nilai tambah atas produk dan layanan, juga ditujukan memperkuat kemitraan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selaku pemegang saham
Welfizon Yuza mengungkapkan akan adanya perubahan tarif perjalanan yang disesuaikan dengan KTP domisili penumpang melalui sistem ABT
Mereka menuntut Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono untuk memecat direksi Transjakarta karena tidak adil dalam pembagian kuota Jaklingko.
Namun dia mengingatkan para sopir agar menyuarakan aspirasi itu kepada wakil rakyat di Komisi B DPRD DKI Jakarta atau salah satu fraksi partai politik untuk mengawal keinginannya.
Terlebih, ungkap Heru Budi, manajemen Transjakarta diisi oleh pensiunan aparat seperti dari kepolisian dan TNI. Sehingga, katanya, manajemen Transjakarta akan dengan mudah menindaklanjuti pemalsuan dokumen yang dilaporkan kepadanya.
Dwi Rio juga meminta Transportasi Jakarta (TransJakrta) untuk memberikan sanksi kepada pihak-pihak terkait yang terlibat dan terbukti memalsukan dokumen.