WALHI Soroti Buruknya Tata Kelola Mangrove di Indonesia

KOSADATA - WALHI menyoroti buruknya tata kelola mangrove di Indonesia. Terlebih, saat ini Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan (KLHK) dipercaya memimpin ASEAN Senior Officials on Forestry (ASOF) yang menggantikan Kamboja.

Pada perhelatan ASOF ke-27 tersebut, Pemerintah Indonesia menyampaikan komitmen untuk mengawal isu mangrove selama memimpin ASOF.

“Dalam pengelolaan mangrove, Indonesia tidak bisa memimpin dengan contoh atau leading by example,” ujar Manajer Kampanye Pesisir dan Laut, Eksekutif Nasional Walhi, Parid Ridwanuddin, Selasa (23/7/2024).

Ketidakmampuan Indonesia memimpin dengan contoh, lanjut Parid, dapat dilihat dalam sejumlah bukti sebagai berikut:

Pertama, dalam hal data mengenai mangrove di Indonesia, Pemerintah tidak konsisten. Merujuk pada data yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sebagaimana tercantum dalam dokumen Statistik Sumber Daya Pesisir dan Laut, tahun 2022, total luasan hutan mangrove tercatat seluas 2.320.609,89 hektar. 

Dari angka tersebut, hanya 30,32 persen hutan mangrove yang berada dalam kondisi baik. Sisanya, 10,75 persen berada dalam kondisi sedang, dan 12,36 dalam kondisi rusak. Anehnya, pemerintah Indonesia menerbitkan Peta Mangrove Nasional (PMN) pada tahun 2021 yang mengklaim luasan mangrove lebih dari 3,364,080 hektar, di mana 92.78 persen tutupannya dinilai lebat, 5,60 tutupan sedang, 1,62 tutupan jarang. Selain itu, pemerintah mengklaim ada wilayah potensi mangrove seluas 756,183 hektar.

Kedua, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada akhir tahun 2020 lalu dan merevisi kembali pada tahun 2023. Pasal 5 UU Cipta Kerja yang mengatur tentang panas bumi melegalkan tambang panas bumi di wilayah perairan akan menghancurkan hutan mangrove di Indonesia. 

Pemerintah Indonesia juga menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun