Urgensi Matra Siber dan Rapuhnya Infrastruktur Keamanan Siber

Oleh: Bambang Soesatyo

Ketua MPR RI/Dosen Pascasarjana Universitas Borobudur, Universitas Trisakti, Universitas Jayabaya dan Universitas Pertahanan RI (UNHAN)

ERA digitalisasi yang perkembangannya demikian pesat menumbuhkan desakan kepada negara untuk sungguh-sungguh peduli pada aspek keamanan siber (cyber security). Aspek keamanan siber sudah menjadi pilar yang fundamental. Ketika Tentara Nasional Indonesia (TNI) sudah memrogramkan penguatan satuan siber, infrastruktur keamanan siber di dalam negeri pun harus dibuat tangguh untuk mendukung dan memperkuat aspek ketahanan nasional, dan juga kehendak bersama mewujudkan transformasi digital pada semua aspek kehidupan.

Pengalaman buruk Indonesia akibat lemahnya sistem keamanan siber – yang memuncak pada serangan siber ransomware pada Juni 2024 terhadap Pusat Data Nasional (PDN)—hendaknya menyadarkan semua pihak akan fakta bahwa infrastrktur keamanan siber di dalam negeri masih sangat rapuh. Sekadar menyegarkan ingatan, ketika PDN lumpuh akibat serangan itu, layanan publik pada 239 instansi terganggu. Misalnya, layanan imigrasi di seluruh bandara internasional di dalam negeri, dan juga gangguan yang dialami Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), ketika 47 layanan Kementerian ini di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 tidak dapat diakses.  

Ditambah dengan fakta rentetan serangan siber sebelumnya, insiden PDN hendaknya menyadarkan semua pihak bahwa rapuhnya aspek Keamanan siber tak boleh lagi dianggap sebagai masalah biasa-biasa saja. Gambaran tentang lemahnya sistem keamanan siber di Indonesia bisa dipahami dari laporan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) tahun 2023, yang mencatat 403,9 juta anomali trafik sebagai indikasi serangan siber. Dan, sebagaimana laporan hasil analisis AwanPintarid, total serangan siber di Indonesia mencapai 2.499.486.085 selama semeter pertama 2024.

Jumlah itu mencerminkan kenaikan drastis