Anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal. Foto: ist.
KOSADATA — Anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal mendorong pemerintah untuk segera membenahi ekosistem digital nasional agar lebih sehat, aman, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Syamsu Rizal mengatakan, ketimpangan antara rasio kecepatan unduh yang jauh lebih tinggi dibanding unggah menjadi sinyal kuat bahwa masyarakat Indonesia saat ini masih didominasi sebagai konsumen informasi ketimbang produsen konten yang produktif.
“Rasio download yang jauh lebih besar dibanding upload menandakan ekosistem digital kita belum sehat. Masyarakat kita masih lebih banyak menjadi konsumen, bukan produsen informasi. Ini adalah tantangan besar dalam mewujudkan kedaulatan digital yang produktif,” ujar Syamsu Rizal dalam keterangan tertulis yang diterima pada Kamis, 12 Februari 2026 di Jakarta.
Ia juga menyoroti keterbatasan cakupan pengawasan frekuensi radio yang saat ini baru menjangkau sekitar 30 persen wilayah kabupaten/kota di Indonesia. Menurutnya, keterbatasan ini merupakan celah yang dapat merugikan kepentingan nasional.
“Pengawasan frekuensi yang baru mencakup sebagian kecil wilayah Indonesia berpotensi menimbulkan risiko bagi masyarakat dan bahkan berdampak pada keamanan nasional. Perlindungan Ruang digital harus dirasakan secara merata, bukan hanya di pusat kota, tetapi hingga ke wilayah pinggiran,” ucapnya.
Terkait perlindungan generasi muda, Syamsu menekankan bahwa penguatan literasi digital adalah fondasi utama untuk membentengi anak-anak dari dampak negatif ruang siber. Baginya, literasi bukan sekadar edukasi, melainkan cara membangun daya saring masyarakat.
“Kita mendorong penguatan literasi digital agar masyarakat, khususnya anak-anak, bisa menjadi gatekeeper bagi dirinya sendiri. Mereka harus mampu menyaring informasi dan bertransformasi menjadi penghasil konten yang bermanfaat bagi pembangunan nasional,” tuturnya.
Ia pun mengapresiasi langkah inovatif penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam pemantauan spektrum
Comments 0