Pasar Murah, Solusi Lindungi Daya Jual Beli Masyarakat Jelang Lebaran

KOSADATA — Anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv mendorong pemerintah untuk menggelar program pasar murah dengan skala yang masif sebagai upaya menekan kenaikan harga bahan pangan menjelang Hari Raya Idulfitri, di tengah kondisi neraca pangan nasional yang sebenarnya masih surplus.

Ia menilai, meskipun ketersediaan sembilan komoditas strategis dalam kondisi aman hingga pasca-Lebaran, pemerintah harus tetap mewaspadai potensi lonjakan harga yang dipicu oleh tingginya permintaan masyarakat maupun kendala pada rantai distribusi.

“Saya mendorong gerakan pasar murah diperbanyak, karena ini menjadi salah satu solusi cepat untuk mengendalikan harga-harga yang beranjak naik menjelang Lebaran. Pemerintah tidak boleh menganggap kenaikan harga ini sebagai kondisi yang wajar,” ujar Rajiv dalam keterangannya pada Senin, 16 Maret 2026 di Jakarta.

Rajiv menjelaskan, berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, harga daging sapi kualitas I di tingkat eceran telah mencapai Rp146.600 per kilogram. Angka ini melampaui Harga Acuan Penjualan (HAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Badan pangan nasional Nomor 12 Tahun 2024, yakni Rp130.000 hingga Rp140.000 per kilogram.

Rajiv menekankan bahwa harga yang melampaui batas acuan tersebut harus dibaca sebagai sinyal adanya persoalan distribusi, disparitas pasokan antardaerah, atau margin perdagangan yang terlalu tinggi. Untuk itu, strategi intervensi melalui pasar murah dinilai sebagai langkah paling efektif untuk memberikan perlindungan langsung terhadap daya beli masyarakat.

“Lonjakan harga daging yang melewati batas acuan harus direspon cepat. Ini adalah indikator adanya demand yang tinggi atau kendala distribusi. Kita perlu memastikan stabilitas harga tidak hanya terlihat dalam angka neraca nasional, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat di pasar tradisional,”