Marak Pungli di Pasar Kramat Jati, DPRD DKI Pertanyakan Adanya Peran Swasta

KOSADATA — Dugaan marak praktik pungutan liar (pungli) di Pasar Induk Kramatjati, Jakarta Timur, kembali mencuat. Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Josephine Simanjuntak, menerima keluhan dari sejumlah pedagang yang mengaku kian resah atas ulah oknum tak bertanggung jawab.

Dalam rapat pembahasan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) bersama Perumda Pasar Jaya, Josephine mengungkapkan adanya pengaduan soal pungli yang terjadi di lapangan. Ia mempertanyakan keberadaan perusahaan swasta yang turut mengelola pasar induk tersebut.

“Saya ada pengaduan soal Pasar Kramatjati. Kenapa perusahaan swasta bisa ikut kelola pasar? Pedagang mulai resah karena adanya pungli,” ujar Josephine seperti dilansir laman resmi DPRD DKI Jakarta, Senin, 19 Mei 2025.

Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu menyoroti beban tambahan yang harus ditanggung pedagang, seperti biaya pemasangan listrik dan pengisian token listrik yang dikelola secara mandiri, namun tetap dipungut biaya hingga jutaan rupiah oleh oknum.

“Itu listrik pasang sendiri, isi token sendiri, tapi saat mau isi, diminta Rp2 juta. Per token. Ini Bapak tahu tidak? Kalau tahu, mohon segera diperhatikan,” katanya.

Perumda Pasar Jaya, yang hadir dalam rapat tersebut, menyatakan akan menindaklanjuti aduan pedagang. Mereka berjanji bakal mengecek langsung ke lapangan dan menelusuri dugaan praktik pungli itu.

Sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Perumda Pasar Jaya merupakan pengelola resmi pasar-pasar di Jakarta. Namun, dalam praktiknya, beberapa area di pasar induk diketahui melibatkan pihak ketiga dalam pengelolaannya.

Kasus di Pasar Kramatjati ini menambah deretan panjang persoalan pengelolaan pasar tradisional di Ibu Kota, yang kerap diwarnai pungli dan percaloan. Josephine meminta pemerintah daerah lebih tegas menertibkan pengelolaan pasar, agar pedagang kecil tak terus dirugikan.

“Pedagang sedang berjuang hidup, jangan dipersulit lagi,” kata Josephine.***