Komisi XIII DPR Minta Imigrasi Transparan Tangani SDUWHV, Generasi Muda Berhak Dapat Kepastian

KOSADATA — Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Dewi Asmara, mendesak Ditjen Imigrasi untuk meningkatkan transparansi dalam proses Surat Dukungan Utama Working and Holiday Visa (SDUWHV). Ia menilai persoalan yang diadukan para peserta bukan sekadar kendala teknis, tetapi menyangkut rasa keadilan bagi generasi muda yang tengah memperjuangkan haknya.

Menurut Dewi, sistem komunikasi yang sepenuhnya digital dan satu arah membuat peserta tidak memiliki ruang untuk bertanya atau menyampaikan kendala teknis saat pendaftaran. Ia juga menyoroti gangguan sistem dan perubahan kebijakan yang terjadi mendadak, termasuk pembukaan akses pendaftaran yang bertepatan dengan waktu salat Jumat dan berdampak pada peserta yang harus mengeluarkan biaya tambahan untuk internet.

“Ini bukan lagi business as usual. Ketika sudah sampai ke DPR, berarti ada persoalan serius yang dirasakan generasi muda dan perlu segera dijelaskan,” tegas Dewi dalam RDP dan RDPU bersama Ditjen Imigrasi, Ombudsman RI dan perwakilan pendemo SDUWHV di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (24/11/2025).

Dewi juga mempersoalkan perubahan nilai skor dan biaya pendaftaran yang terjadi di saat proses berlangsung. Ia menegaskan perubahan mendadak tersebut sangat memberatkan peserta, terutama dari daerah.

“Selisih lebih dari Rp5 juta itu tidak kecil. Bagi putra-putri daerah, mungkin harus menjual sapi atau aset lain untuk memenuhi biaya,” ujarnya.

Selain itu, Dewi mempertanyakan kejanggalan jumlah pendaftar yang tiba-tiba mencapai lebih dari 4.000 orang pada 17 November siang, padahal sebelumnya sistem sempat bermasalah dan terdapat jeda waktu salat Jumat.

Dalam forum tersebut, Dewi menegaskan bahwa Imigrasi harus memberikan penjelasan yang terbuka dan konkret, bukan jawaban normatif. Ia mengingatkan bahwa ketidakjelasan berlarut-larut akan menurunkan kepercayaan