Komisi X DPR RI Minta Data Tunggal Terverifikasi untuk Percepat Pemulihan Banjir Sumut

KOSADATA - Upaya percepatan pemulihan banjir di Sumatera Utara dinilai harus berbasis pada data tunggal yang akurat dan terverifikasi. Anggota Komisi X DPR RI, Sabam Sinaga, menegaskan bahwa validitas data menjadi fondasi utama agar kebijakan pemerintah tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.

Hal itu disampaikan saat Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI di Medan, Sumatera Utara, Senin (23/2/2026), yang turut dihadiri perwakilan Badan Pusat Statistik Sumatera Utara.

Menurutnya, tanpa data kebencanaan yang presisi, arah intervensi pemerintah dalam proses pemulihan (recovery) berisiko tidak optimal. Karena itu, ia meminta seluruh data dampak banjir diverifikasi ulang dan disinkronkan antar kementerian dan lembaga.

“Data kebencanaan harus benar-benar kita ketahui secara pasti. Dengan data yang valid dan tidak overlapping, penanganan akan lebih tuntas dan sesuai kondisi riil di lapangan,” ujarnya.

Sabam menilai dampak banjir tidak hanya merusak infrastruktur fisik seperti rumah dan sekolah, tetapi juga mengguncang kondisi ekonomi keluarga. Situasi ini berpotensi mengganggu keberlangsungan pendidikan anak-anak dari keluarga terdampak.

Pendataan yang akurat, lanjutnya, akan membantu pemerintah memetakan jumlah rumah rusak, fasilitas pendidikan terdampak, hingga jumlah siswa yang membutuhkan dukungan. Dengan demikian, kebijakan bantuan sosial, rehabilitasi sekolah, dan pemulihan ekonomi keluarga dapat dirancang lebih komprehensif.

“Orang tua yang terdampak pasti mengalami tekanan ekonomi. Itu bisa berimbas langsung pada anak-anak yang sedang bersekolah,” katanya.

Selain kerugian material, Sabam juga menyoroti potensi trauma psikologis yang dialami siswa dan tenaga pendidik akibat bencana. Ia menilai data yang detail mengenai siswa terdampak akan mempermudah pemerintah menyiapkan program pendampingan dan pemulihan mental secara tepat.

“Jika data anak-anak terdampak benar-benar akurat, pendekatan healing dan dukungan psikologis