Kementerian PU Gandeng BPKP Kawal Perencanaan Program Kerja 2025

KOSADATA- Wakil Menteri Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti bertemu dengan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintahan Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Aryanto Wibowo di Kantor BPKP, Kamis (14/11).

Pertemuan ini untuk berkoordinasi terkait sinkronisasi perencanaan program kerja 2025.

Wamen Diana mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan untuk refocussing di mana pembangunan infrastruktur baru harus di-hold.

”Kita diminta excersice kegiatan, yang luncuran harus dilanjutkan begitu juga yang kita sudah berkomitmen. Sementara yang baru-baru diarahkan untuk swasembada pangan,” kata Wamen Diana.

Ditambahkan Wamen Diana, Presiden Prabowo memerintahkan untuk melakukan review perencanaan kegiatan dengan BPKP.

“Untuk itu saya bersilaturahmi ke sini, berdiskusi dulu dengan Bapak Deputi.Bapak Menteri PU juga meminta kami bersama BPKP melakukan review yang akan menjadi dasar dari apa yang akan kita lakukan di 2025,” tambah Wamen Diana.

Pada TA 2025 Kementerian PUPR mendapatkan tambahan alokasi anggaran sebesar Rp40,59 triliun untuk meningkatkan Dukungan Ketahanan Pangan dan Energi, Renovasi Prasarana Sarana Sekolah, dan keberlanjutan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sehingga total pagu menjadi sebesar Rp116,23 triliun dari sebelumnya Rp75,63 triliun. 

Dalam pertemuan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintahan Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Aryanto Wibowo meminta Kementerian PU untuk bisa berkomunikasi dan melakukan sinkronisasi dengan Kementerian/Lembaga lain yang menjadi leading sector dan juga pemerintah daerah.

 “Kementerian PU ini sebetulnya bukan instansi pemegang program, lebih ke pendukung. Contoh swasembada pangan dukungannya apa. Misalnya, bendungan ini oleh Kementerian PU sudah selesai