Kemenhub Pastikan Proyek Berbasis Masyarakat Didahulukan

KOSADATA - Memasuki tahun 2023, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menginstruksikan jajarannya untuk memastikan proyek pembangunan dan pengembangan infrastruktur transportasi yang dilaksanakan benar-benar dibutuhkan masyarakat.

Untuk memastikannya, Menhub meminta program-program yang ada direncanakan dengan lebih baik, dikelola dengan detail, serta dilaksanakan dengan kejujuran dan integritas.

"Bagaimana kita menjalankan proses dari kontrak-kontrak APBN dan mengelola Badan Layanan Umum (BLU), tentu harus dikontrol dengan baik. Pastikan proyek yang dilaksanakan adalah yang dibutuhkan masyarakat," ujar Menhub saat memberikan arahan kepada Koordinator Satuan Pelaksana Kemenhub di daerah, Kamis (19/1).

Menhub menjelaskan, Indonesia memiliki banyak infrastruktur transportasi yang tersebar di seluruh Indonesia, yakni: 188 bandar udara, 126 terminal tipe A, 597 stasiun kereta api, 636 pelabuhan laut, dan 257 pelabuhan penyeberangan. Untuk itu, pelayanan yang diberikan harus lebih efektif, efisien, dan profesional.

“Dengan banyaknya infrastruktur yang dikelola, kita harus bekerja lebih fokus. Selalu melakukan introspeksi atas apa yang kita kerjakan sekarang agar lebih baik dari sebelumnya,” tutur Menhub.

Di tengah keterbatasan anggaran, Menhub meminta jajarannya di daerah untuk bekerja dengan skala prioritas dan terukur, sehingga tidak membuat kebutuhan pendanaan yang tidak perlu yang membebani keuangan negara. “Saya juga minta pengeluaran ini bisa lebih detail diawasi” ucap Menhub.

Selanjutnya, Menhub meminta seluruh jajarannya untuk proaktif menjalin koordinasi dengan para stakeholder transportasi, seperti dengan Pemerintah Daerah, Kepolisian, operator transportasi, dan unsur terkait lainnya.

Sejumlah instruksi lainnya yang disampaikan Menhub yaitu, meminta jajarannya untuk selalu menjaga kebersihan dan melakukan penghijauan, terutama pada fasilitas publik sektor transportasi.

"Nanti saya akan secara random ke beberapa pelabuhan,