Dewan Guru Besar UI Sebut Indonesia Dalam Bahaya Otoritarianisme

Ida Farida

Aug 22, 2024

DPR RI diagendakan akan menggelar rapat paripurna terkait revisi UU Pilkada yang menjadi salah satu sorotan guru besar UI. Foto: ist

menimbulkan kerusakan kehidupan bernegara.

"Konsekuensi yang tak terelakkan adalah runtuhnya kewibawaan negara, lembaga-lembaga tinggi negara, dan hukum akan merosot ke titik nadir bersamaan dengan runtuhnya kepercayaan Masyarakat," tegasnya.

Melihat kondisi ini, DGB UI mengaku geram karena sikap dan tindak laku para pejabat baik di tataran eksekutif, legislatif, maupun yudikatif yang sangat arogan dan nyata-nyata mengingkari sumpah jabatan mereka. Pihaknya merasa sangat prihatin dan cemas akan masa depan demokrasi yang akan menghancurkan bangsa ini.

"Kini, para anggota Dewan yang semestinya mengawal dan menjamin keberlangsungan Reformasi justru telah berkhianat dengan menolak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi yang dikeluarkan untuk menjaga demokrasi di negeri ini," tegasnya.

Atas kondisi ini, Dewan Guru Besar UI menyatakan sikap atas kegentingan tersebut dengan menghimbau semua lembaga negara terkait untuk:

(1). Menghentikan revisi UU Pilkada

(2). Bertindak arif, adil, dan bijaksana dengan menjunjung nilai-nilai kenegarawanan

(3). Meminta KPU segera melaksanakan putusan MK No. 60 dan No. 70 tahun 2024 demi terwujudnya kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila.

(4). Negara harus didukung penuh agar tetap tegar dan kuat dalam menjalankan konstitusi sesuai dengan perundang- undangan, serta mengingatkan secara tegas bahwa kedaulatan rakyat adalah berdasarkan pancasila.***