Dewan Guru Besar UI Sebut Indonesia Dalam Bahaya Otoritarianisme

KOSADATA - Dewan Guru Besar (DGB) Universitas Indonesia (UI) menyampaikan pernyataan sikap atas kondisi bangsa Indonesia saat ini. Menurutnya, situasi negara dalam keadaan genting. Saat ini, tengah terjadi Krisis Konstitusi di Negara Kesatuan Republik Indonesia akibat dari pembangkangan Dewan Perwakilan Rakyat R.I. yang secara arogan dan vulgar telah mempertontonkan pengkhianatan mereka terhadap konstitusi. 

"Akibatnya, Indonesia kini berada di dalam bahaya otoritarianisme yang seakan mengembalikan Indonesia ke era kolonialisme dan penindasan. Tingkah-polah tercela yang diperlihatkan para anggota DPR itu, tak lain dan tak bukan merupakan perwujudan kolusi dan nepotisme, yang pada 1998 telah dilawan dengan keras oleh aksi massa dan mahasiswa sehingga melahirkan Reformasi," ujar DGB UI dalam keterangannya, Kamis (22/8/2024).

Beberapa poin yang disorot Dewan Guru Besar UI ini antara lain terkait putusan Mahkamah Konstitusi hingga Pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Pernyataan sikap ini beredar di beberapa WAG yang diantaranya disetujui 67 guru besar mulai dari Prof. Dr. Harkristuti, S.H., M.A., Ph.D. hingga Prof. Dr. Reny Hawari.

Menurutnya, pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dengan mengabaikan putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 dan No.70/PUU-XXII/2024 sehari setelah diputuskan, nyata-nyata DPR sangat menciderai sikap kenegarawanan yang dituntut dari para wakil rakyat.

"Tidak ada dasar filosofis, yuridis, maupun sosiologis yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mengubah persyaratan usia calon kepala daerah termasuk besaran kursi parpol melalui revisi UU Pemilihan Kepala Daerah," katanya.

Perubahan-perubahan tersebut, ungkapnya, berpotensi menimbulkan sengketa antarlembaga tinggi negara seperti Mahkamah Konstitusi versus