Desakan Pembubaran Yayasan Karya Bhakti Adhyaksa Demi Transparansi dan Akuntabilitas

KOSADATA – Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, meminta Presiden Prabowo Subianto untuk memerintahkan Jaksa Agung ST Burhanuddin membubarkan Yayasan Karya Bhakti Adhyaksa. Uchok menilai yayasan tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang dapat merusak citra Kejaksaan Agung dan mendesak agar dilakukan audit menyeluruh.

“Penggunaan nama Adhyaksa dalam yayasan ini sangat merugikan citra Kejaksaan Agung. Terlebih lagi, yayasan ini melibatkan jaksa agung, pengusaha, dan pihak-pihak yang berafiliasi dengan partai politik. Hal ini sarat konflik kepentingan,” ujar Uchok pada Kamis (26/12/2024).

Ia juga menekankan pentingnya mengaudit sumber dana yayasan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. “Publik bertanya-tanya, dari mana asal dana yayasan ini dan digunakan untuk apa saja? Penggunaan logo dan nama Adhyaksa juga memunculkan kecurigaan adanya konflik kepentingan,” tambahnya.

Rangkap Jabatan yang Tidak Etis

Uchok mengkritik keras rangkap jabatan JAM Datun Narendra sebagai Ketua Yayasan Karya Bhakti Adhyaksa. Ia menilai hal ini tidak etis bagi seorang pejabat negara, terutama karena posisi JAM Datun sangat strategis dalam Kejaksaan Agung.

“Rangkap jabatan ini memungkinkan adanya tekanan dari oknum pejabat agar pihak lain menyumbang kepada yayasan yang ia pimpin. Apa motivasinya? Apakah karena dana yayasan tidak bisa diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI?” ujar Uchok.

Ia menyarankan agar Narendra memilih antara jabatan sebagai JAM Datun atau Ketua Yayasan. “Jika ingin fokus di yayasan, Presiden bisa mengeluarkan SK pemberhentiannya dari posisi JAM Datun. Selain itu, yayasan ini kabarnya tidak berada di bawah Kejaksaan Agung. Hal ini perlu diselidiki karena banyak