Demokrat Ingatkan Netralitas ASN dan TNI-Polri di Pilkada Jakarta

Joeang Elkamali
Sep 23, 2024

Bawaslu diminta tingkatkan pengawasan Pilkada Jakarta terkait netralitas ASN dan TNI-Polri. Foto: ist

KOSADATA - Partai Demokrat DKI Jakarta menyoroti sejumlah kerawanan krusial dalam Pilkada Jakarta 2024. Salah satunya, Partai Demokrat menyoroti netralitas aparatur sipil negara (ASN) dan TNI-Polri dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta itu.

"Salah satu fokus utama yang diidentifikasi adalah risiko pelanggaran netralitas di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan aparat TNI/Polri yang terlibat dalam pencalonan gubernur maupun wakil gubernur," ujar Kepala Bakomstra Partai Demokrat DKI Jakarta, Taufik Hidayat, Senin (23/9/2024).

Menurutnya, dengan adanya bakal calon gubernur yang berasal dari latar belakang birokrasi pemerintah dan pensiunan kepolisian berpotensi menimbulkan ketidaknetralan ASN dan TNI-Polri dalam Pilkada Jakarta 2024.

"Misalnya, Dharma Pangrekun, calon gubernur Jakarta yang maju lewat jalur independen, merupakan purnawirawan kepolisian. Sementara itu, calon gubernur lainnya dari PDI Perjuangan, Pramono Anung, adalah Sekretaris Kabinet yang baru saja mengundurkan diri sebagai birokrasi pemerintahan," katanya.

Untuk itu, pihaknya mendorong Badan Pengawas Pemilu harus maksimal memantau netralitas ASN dan Aparat TNI-Polri dalam Pilkada 2024 ini. Dia berharap, Pilkada Jakarta 2024 ini bisa berlangsung aman, jujur dan adil.

"Harapannya bagian dari menyampaikan informasi tidak hanya ke dalam tapi juga kepada seluruh timses paslon serta stakeholder yang tergabung dalam pokja pengawasan termasuk apa nanti ada potensi pelanggaran, proses penindakannya seperti apa nanti itu menjadi wilayah yang nanti koordinasikan," jelasnya.

Dia mendorong, penyelenggara pemilu melakukan mitigasi kerawanan Pilkada Jakarta


1 2

Related Post

Post a Comment

Comments 0