Bukan Kasus Keracunan, Dapur MBG di Sukabumi Disetop Gegara Konflik

KOSADATA I Progam Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan. Kali ini bukan tentang kasus keracunan, tapi soal konflik internal yang berujung pada penghentian operasional dapur. Satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) Buniwangi, Surade, Kabupaten Sukabumi, tidak bisa memproduksi MBG lantaran kejadian tak lazim.

Tini Suhartini, pengelola SPPG Buniwangi, menjelaskan, dapur MBG miliknya itu bekerja sama dengan Yayasan Gunung Gede Bersahaja yang diurus Rima Triyana. Dapur tersebut mulai berjalan pada Agustus 2025 dan melayani ribuan penerima manfaat.

Namun, pada akhir Januari 2026, dapur Buniwangi tidak bisa beroperasi seperti sedia kala, karena akses keuangan sebagai maker pada virtual account diganti secara sepihak oleh Yayasan Gunung Gede Bersahaja.

Dalam penyaluran dana operasional MBG, maker adalah pihak yang memegang kendali atas aliran dana dapur. Tini menduga, penggantian virtual account  lantaran dirinya menghentikan komitmen hingga berujung pada penghentian sementara SPPG Buniwangi.

“Kenapa saya menyetop komitmen, karena banyak pengeluaran yang harus saya tanggung sendiri. Sedangkan anggaran sewa fasilitas semuanya diambil oleh yayasan,” terang Tini saat diwawancara pada Kamis, 5 Maret 2026.

Komitmen yang dimaksud Tini adalah pembayaran kepada Yayasan Gunung Gede Bersahaja selaku pemegang “tiket” dapur dari Badan Gizi Nasional. Sejak awal, kata Tini, pihak yayasan sudah meminta jatah Rp2.000 per porsi. Padahal, bangunan dapur hingga peralatan masak milik dirinya.

Diketahui, anggaran MBG sebesar Rp15.000 per porsi itu dibagi untuk tiga komponen. Selain untuk bahan baku dengan kisaran Rp8.000 sampai Rp10.000, ada biaya operasional listrik, gas, dan tenaga kerja sebesar Rp3.000, sedangkan sisanya yang Rp2.000 untuk sewa fasilitas, seperti dapur, gudang, dan peralatan masak.

Tapi, yang