Bawaslu Dinilai Gagal Paham Tegur PJ Heru Soal Keberadaan Gibran di CFD

KOSADATA - Inisiator Jakarta Barometer, Jim Lomen Sihombing menilai langkah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta Pusat tidak tepat menyampaikan imbauan kepada Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta terkait aktivitas Calon Wakil Presiden (Cawapres) Gibran Rakabuming Raka di Car Free Day (CFD) pada Minggu (3/12) kemarin.

"Imbauan ini nampak jelas Bawaslu DKI Jakarta Pusat gagal paham dalam menjalankan tugas nya, karena pengawasan tahapan pemilu sama sekali bukan ranah pemerintah. Pemerintah akan sinergi dengan perangkat Pemilu apabila diminta pihak terkait menyangkut semua kegiatan pemilu," ujar Jim Lomen di Jakarta, Rabu (6/12/2023).

Aktivis yang akrab disapa Jim ini pun meminta Bawaslu DKI Jakarta untuk tidak tebang pilih dalam melakukan pengawasan terhadap peserta Pemilu. Ia menyatakan agar Bawaslu lebih cerdas dalam menjalankan tugas sehingga tidak membuat gaduh masyarakat.

Padahal, lanjut Jim, Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Heru Budi Hartono dan berbagai komponen masyarakat telah terbukti secara massif turut serta mendukung Pemilu 2024 berjalan aman dan damai.

"Bawaslu DKI Jakarta sebaiknya jangan pilih pilih dalam pengawasan. Saat ini banyak sekali peserta Pemilu seperti Caleg memasang APK (alat peraga kampanye), ditempat yang mengganggu aktifitas masyarakat, bahkan menggangu keamanan pengguna kendaraan, merusak estetika taman kota dan lain-lain, kalau ngendus mau ada pelanggaran, Bawaslu mestinya sudah bisa antisipasi, mitigasinya jalan," tegasnya.

Lebih lanjut Jim menjelaskan bahwa tugas utama Bawaslu itu bukan mencari kesalahan peserta pemilu. Melainkan melakukan koordinasi terhadap semua pihak agar penyelenggaraan Pemilu dapat berjalan dengan baik.

Jika terbukti ada pelanggaran, kata Jim, Bawaslu seharusnya mengumumkan pelanggaran yang terjadi. Terkait aksi bagi-bagi