4.000 KK Terisolasi, Komisi VIII Mendesak Pemerintah Tetapkan Bencana Nasional di Pesisir Selatan

KOSADATA - Ketua Tim Kunjungan Spesifik (Kunspek) Komisi VIII DPR RI, Lisda Hendrajoni, mendesak percepatan penanganan bencana di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatra Barat, setelah lebih dari 4.000 Kepala Keluarga (KK) di Kecamatan Bayang Utara masih terisolasi pascabanjir dan longsor besar yang terjadi pada 2 Desember 2025.

Lisda menyebut kondisi di Bayang Utara sangat memprihatinkan karena akses jalan utama putus total dan jembatan rusak parah, sehingga bantuan logistik hanya dapat dikirim melalui jalur udara.

“Masuk ke lokasi hampir tidak mungkin tanpa helikopter. Bantuan banyak, tetapi sulit menjangkau warga yang terjebak,” ujarnya saat meninjau lokasi, Senin (8/12/2025).

Menurutnya, situasi darurat ini membutuhkan intervensi lebih besar dari pemerintah pusat melalui penetapan status bencana nasional.

“Warga sudah 13 hari terisolasi. Dua hari mungkin aman, tetapi dua minggu sangat berbahaya,” tegas Lisda.

Bupati Pesisir Selatan, AKBP (Purn) Hendrajoni, mengakui bahwa jalur darat menuju Bayang Utara hampir mustahil dilalui. Relawan bahkan harus berjalan kaki hingga 32 kilometer untuk membawa bantuan ke pemukiman terdalam. Ia juga menyoroti adanya retakan tanah besar yang mengancam 23 rumah dengan total 1.336 jiwa.

Lisda memastikan bahwa Komisi VIII bersama BNPB, Kementerian Sosial, dan pemerintah daerah akan menambah dukungan penanganan darurat. Ia mengapresiasi langkah cepat Pemda, namun menegaskan perlunya percepatan koordinasi lintas pemerintah.

“Koordinasi pusat dan daerah tidak boleh kalah cepat dari bencananya,” tuturnya. (***)

Update berita terkini KOSADATA di Google News