Investasi Rp2000 Triliun Mengalir ke Listrik, Swasta Kuasai 73 Persen Proyek Pembangkit

KOSADATA — Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi meluncurkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 milik PT PLN (Persero). 

Dokumen strategis ini menjadi peta jalan pengembangan sistem ketenagalistrikan nasional selama satu dekade ke depan, sekaligus membuka keran investasi swasta secara masif.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia mengungkapkan, hingga 2034, proyek ketenagalistrikan yang akan dibangun mencapai total kapasitas 69,5 gigawatt (GW). 

Dari jumlah tersebut, sekitar 73 persen atau setara 50,7 GW akan digarap oleh Independent Power Producer (IPP) atau pihak swasta.

“Investasi (pembangkit) Rp2.000 triliun lebih. IPP-nya sebesar Rp1.566,1 triliun atau sekitar 73 persen, ini yang diswastakan,” ujar Bahlil dalam keterangannya, Sabtu, 31 Mei 2025.

Meski porsi swasta dominan, Bahlil memastikan seluruh proyek tetap berada di bawah kendali PLN melalui skema Engineering, Procurement, and Construction (EPC). Seluruh perencanaan dan pengelolaan proyek pun sepenuhnya tetap menjadi kewenangan PLN.

“PLN tetap menjadi leading sector. Sekalipun tender EPC dilakukan, domainnya tetap PLN,” tegas Bahlil.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menyatakan kesiapan pihaknya untuk menjalankan arahan pemerintah. 

Menurut Darmawan, kolaborasi antara PLN dan swasta menjadi kunci mewujudkan target-target energi berkelanjutan yang tertuang dalam RUPTL.

“Kami siap menjalankan RUPTL PLN 2025–2034 dengan bersinergi bersama swasta untuk pengembangan pembangkit,” ujar Darmawan.

Ia menambahkan, kerja sama tersebut bukan semata soal ketenagalistrikan, melainkan juga bagian dari strategi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. 

“Ini bukan sekadar soal listrik, tapi kedaulatan energi dan motor penggerak ekonomi,” kata Darmawan.***