Endus Ada Reklamasi Pulau Tengah, WALHI: Pemerintah Lalai

KOSADATA - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) DKI Jakarta dan Forum Peduli Pulau Pari (FP3) mengendus adanya aktivitas reklamasi di Pulau Tengah, Kepulauan Seribu. 

Setelah dikonfirmasi ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, mereka menuding Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak mengetahui adanya kegiatan reklamasi dan pengerukan dasar laut di Pulau Tengah, Kepulauan Seribu tersebut.

Juru Kampanye Walhi Jakarta, Muhammad Aminullah menyayangkan minimnya informasi yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta mengenai aktivitas reklamasi di Pulau Tengah. 

Dari hasil audiensi dengan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan, Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu, dan Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Kepulauan Seribu, Aminullah mengungkapkan, aparat Pemerintah DKI Jakarta yang hadir justru saling bertanya satu sama lain terkait kepemilikan lahan dan perizinan Pulau Tengah. 

“Pemerintah benar-benar lalai dalam melindungi pesisir dan pulau-pulau kecil. Bagaimana bisa ada reklamasi yang telah terjadi bertahun-tahun dan merusak lingkungan serta wilayah kelola rakyat, tapi pemerintah tidak tahu dasar aktivitasnya?,” ujar Aminullah dalam keterangan tertulis, Jum'at (4/8/2023).

Ketua Forum FP3, Mustaghfirin mengatakan, Pemprov DKI Jakarta terkesan menunggu laporan masyarakat tanpa berani menjemput bola. Dia menjelaskan, audiensi tersebut tak ubahnya pertemuan laporan masyarakat di mana dirinya diminta menceritakan apa yang terjadi di lokasi reklamasi. 

Padahal, ucapnya, kronologis kasus dan keterangan lainnya sudah terlampir dalam surat laporan yang diterima pemprov April lalu.

“Bayangan kami, mereka akan segera ke lapangan, melihat reklamasi di Pulau Tengah dan menyimpulkan kerusakan dan perampasan ruang akibat reklamasi. Tapi malah hanya bertanya apa yang terjadi dan siapa yang bertanggung jawab, padahal mereka harusnya lebih tahu,” katanya. 

Dia mengungkapkan, reklamasi dan pengerukan Pulau Tengah sendiri bukan baru kali ini terjadi. Sebelumnya, dalam periode 20013-2022, Pulau Tengah juga sudah melakukan hal serupa. 

Menurut Analisa Walhi Jakarta, dalam periode tersebut, Pulau Tengah telah mengeruk laut seluas 14 hektar dan mereklamasi pinggiran pantai seluas 15 hektar. Kegiatan tersebut telah membuat luas Pulau Tengah bertambah dari semula seluas 8 hektar menjadi sekitar 20 hektar. 

Memasuki awal 2023, Pulau Tengah kembali melakukan pengerukan dasar laut dan reklamasi di sekitar pulau. Akibat dari reklamasi tersebut, masyarakat nelayan dari Pulau Pari kesulitan mengakses alur laut yang menjadi jalur kapal. Pasalnya, reklamasi yang dilakukan pengelola Pulau Tengah turut merambah alur laut yang digunakan nelayan Pulau Pari melaut. 

Reklamasi Pulau Tengah juga berdampak pada penurunan kualitas air laut dan mempengaruhi produksi pembudidaya rumput laut yang mayoritas hasil produksinya dikelola oleh perempuan untuk menambah kebutuhan ekonomi keluarga. 

Di sisi lain, sejak tahun 2013 pengelola Pulau Tengah tidak memperkenankan masyarakat beraktivitas di sekitar Pulau, seperti memancing ikan, mencari kerang, menanam bubu, dan sebagainya. Selain itu, aktivitas budidaya rumput laut di sekitar Pulau Tengah pun tidak diperbolehkan karena dianggap mengganggu aktivitas keluar masuk kapal ke pulau. 

Pada tahun 2018, bahkan seorang nelayan Pulau Pari yang tengah menjaring ikan di sekitar 100 meter dari Pulau Tengah diperingatkan agar tidak memancing di wilayah tersebut. Privatisasi Pulau Tengah, terlebih ekspansi yang dilakukan melalui reklamasi, telah mengganggu aktivitas masyarakat terutama nelayan dan Kesehatan laut dangkal di sekitarnya, yang pada gilirannya juga berdampak pada kerugian ekonomi yang dirasakan masyarakat. ***